Tanya Jawab Masalah Rumah Tangga

Tanya Jawab Masalah Rumah Tangga – Pekerjaan rumah sangat pribadi bagi semua orang. Cara dan kegiatan keluarga tidak diatur oleh pihak luar.

Begitulah pandangan Artin, ibu rumah tangga asal Bogor. Seorang ibu dari anak laki-laki berpikir akan buruk jika ada peraturan berupa undang-undang yang mengatur pekerjaan rumah tangga. Ambil contoh pembahasan RUU Rehabilitasi Keluarga di DPR.

Tanya Jawab Masalah Rumah Tangga

Artin mengaku telah mengamati setiap bagian dari artikel tersebut. Kritik yang paling menarik, katanya, menyangkut bunyi Pasal 25.

Soal Jawab Masalah Rumah Tangga

“Saya menentang pasal ini karena setiap keluarga memiliki masalah yang berbeda-beda,” kata Artin saat berbincang dengannya, Jumat (28 Februari).

Pasal 25(1) Undang-Undang Ketahanan Keluarga menjelaskan bahwa suami dan istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 antara lain memelihara keutuhan dan kesejahteraan keluarga serta mencukupi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Menurut Pasal 25 ayat 3, kewajiban istri antara lain menjalankan usaha rumah tangga semaksimal mungkin; menjaga keutuhan keluarga dan memperlakukan suami dan anak-anaknya dengan baik.

Artin mencontohkan penderitaan keluarganya. Sebagai ibu yang bekerja, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di rumah. Ia harus bekerja pada pukul 06:00 dan tidak pulang hingga pukul 20:00 WIB. Dia melakukan ini hampir setiap hari.

Tak hanya itu, Artin juga menitipkan bayinya yang berusia 7 bulan di rumah suaminya. Karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sang suami hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Namun, Artin dan suaminya sepakat untuk saling membantu menghidupi keluarga.

Tahun Pertama Perkahwinan, Fasa Paling Menduga Suami Isteri. Laluinya Dengan Istiqamah Kalau Nak Jodoh Berpanjangan!

“Pasal 25 mengharuskan ibu banyak menghabiskan waktu di rumah. Saya tidak bisa, saya harus bekerja,” katanya.

Bukan hanya ibu satu anak yang kesal dengan RUU tersebut. Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Degu (33) melihat RUU tersebut menodai kesejahteraan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam.

Dia mencontohkan Bagian 33 dan 36 dari Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Pasal 33 dan 36 mewajibkan pasangan suami istri yang sah untuk menyediakan rumah dan kamar tidur permanen dan terpisah yang memadai bagi orang tua, putra dan putri mereka. Pasangan kemudian diharuskan memiliki toilet mandiri.

Teguh terkejut dengan munculnya RUU yang menurutnya mengganggu urusan pribadi warga. Negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu pengentasan kemiskinan. Ia melanjutkan, negara tidak perlu memasuki ruang privat keluarga untuk membentuk atasan. Dikatakannya, melalui pengentasan kemiskinan, masyarakat perlahan bisa menjalani kehidupan yang sejahtera.

Curhat Masalah Rumah Tangga Kepada Orang Tua

Lima anggota DPR dari fraksi yang berbeda menjadi sponsor UU Pemulihan Keluarga. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra) dan Ali Taher (PAN). RUU tersebut sudah diperkenalkan sejak masa jabatan terakhir DPR.

“Ini sudah masuk dalam RAPBN 2015-2019, jadi disusun dengan periode pembahasan yang panjang. Kami juga mendorong periode ini agar pembahasan bisa berlangsung. out,” kata Ledia Hanifa, salah satu penggagas dalam sebuah pernyataan. . mengatakan dalam sebuah wawancara.

Beberapa alasan menyebabkan pengenalan RUU tersebut. Selain itu, angka kematian ibu yang tinggi, mengatasi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa.

“Karena jika kita ingin memiliki keluarga yang kuat, tenaga kerja yang kuat, maka keluarga itu harus kuat, dan untuk itulah undang-undang ini dibuat,” kata anggota komite DPR X.

Suami Tidak Bekerja Dan Menjadi Suri Rumah

Ada sekitar 146 pasal dalam UU Ketahanan Keluarga. Istilah-istilah ini berhubungan dengan tanggung jawab pasangan dalam keluarga, pengasuhan anak, dan apa yang dilarang dalam hal memiliki anak.

Setelah Undang-Undang Keamanan Keluarga dipublikasikan secara luas, Lydia menghadapi berbagai kritik. Ia menegaskan, isi RUU tersebut masih perlu difinalisasi dan diedit agar lebih lengkap. Karena itu, dia mengundang komentar konstruktif dari semua pihak yang berbeda pendapat.

Keraton: RUU Rehabilitasi Keluarga Juga Menyentuh Wilayah Pribadi: Pria Pengangguran Ditipu, Remaja Kalimantan Timur Hamil 3 Bulan Setelah Enam Jenis Kelamin

“Ini benar-benar baru tahap awal undang-undang, itu hanya pernyataan dari advokat, tetapi kami telah bergegas melalui banyak komentar, memberikan komentar tertulis,” katanya.

Faktor Finansial Yang Memicu Perceraian Dan Pembunuhan

Dua sponsornya, Endang Maria Astuti (Golkar) dan Sodik Mujahid (Gerindra), mengumumkan pengunduran diri mereka setelah UU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi. Ledia meyakinkan bahwa pengunduran diri dua rekannya tidak akan mempengaruhi pembahasan RUU tersebut.

“Ini usulan dari anggota, bukan fraksi. Hak anggota dijamin, mungkin dalam UU MD3, meski penarikan juga diperbolehkan. Kalau diminta tindakan sudah sampai ini. Dimana, sebelum Anda memberikan Dengan Pengusul informasi sebagai anggota, kemarin DPRD memutuskan membentuk panitia untuk mengkoordinasikannya. Banyak masukan untuk perbaikan. Tinggal komentar saja, jadi kita tahu apa yang perlu diperbaiki,” pungkas Lydia.

“Sebenarnya yang kami maksud adalah, misalnya, apakah ada pengelola penitipan anak di rumah, jika ada kesepakatan antara suami dan istri, bagaimana anak-anak akan dirawat, seperti apakah akan merawat anak-anak atau tidak, kalau bisa. Artinya ada risiko bersama. Artinya ada pembagian tugas dan hak. Dikelola bersama,” lanjut Ledia.

Kemudian, katanya, mengenai Pasal 31 dan 32, dilarang mendonorkan sperma untuk memperoleh keturunan. Pada saat itu, itu dirancang untuk melindungi masa depan anak-anak, katanya.

Tanya Jawab Islam Online Enaknya Bareng Komunitas Umma

“Misalnya kalau ada yang mendonorkan sperma, saya belum tahu siapa yang belum bilang ke siapa-siapa. Selama menganut suatu agama, mereka punya hak membesarkan anak, punya hak mewaris, sedangkan hal-hal lain adalah hak anak. tidak jelas. Kalau pasangan itu sah. Yah, tidak apa-apa, kalau itu orang lain yang perlu menurut. Jadi juga untuk melindungi anak itu,” sambungnya.

Sementara beberapa artikel ini mendapatkan perhatian, saya juga melihat beberapa hal positif dalam RUU tersebut. Misalnya, suami istri yang baru melahirkan anak berhak atas cuti enam bulan berdasarkan Pasal 29. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan daerah wajib membantu. Istri yang bekerja di instansi masing-masing berhak atas cuti melahirkan dan menyusui tanpa pengurangan upah, tunjangan, dan posisi kerja.

Kemudian dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tempat kerja wajib menyediakan tempat untuk menyimpan ASI perah. Ada juga ruang perawatan serta home care yang aman dan nyaman di tempat kerja.

Suami dengan istri yang baru melahirkan anak juga berhak atas cuti berbayar selama 6 bulan.

Pdf) Pendekatan Mengurus Konflik Dalam Rumah Tangga Bermadu [approach In Managing Conflict In A Polygamous Household]

Pasal 82 kemudian menjelaskan bahwa meskipun ayah berpisah dari ibu kandung anak, mereka tetap berkewajiban membesarkan anak. Jika tidak, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Badan Rehabilitasi Keluarga untuk menerima sang ayah.

Biro Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengomentari usulan lima anggota Republik Demokratik Rakyat Korea untuk mengembangkan UU Bantuan Rumah Tangga. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, mengatakan membangun ketahanan keluarga bukan hanya soal tingginya angka perceraian. Sama pentingnya dengan membangun ketahanan keluarga adalah membangun karakter.

“Pembangunan harus dimulai dari keluarga. Menurut saya, alasannya harus lebih luas. Penalaran ideologis juga sangat penting, jika ingin membangun generasi dengan semangat revolusioner yang baik. Alasan seperti itu harus menjadi bagiannya. Kedepannya BKKBN harus ada regulasinya,” kata Hasto saat diwawancarai.

Ia mengatakan BKKBN sendiri saat ini sedang menyusun RUU Nasional Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hasto mengatakan dalam rancangannya ke depan, RUU itu tidak membedakan peran atau tanggung jawab pasangan seperti UU Fleksibilitas Keluarga.

Bahaya Yang Mengancam Keharmonisan Rumah Tangga

“BKKBN menganggap keluarga sebagai satu kesatuan, fakta bahwa suami adalah kepala keluarga tidak menyangkal hal itu, tetapi keluarga ini, garis keluarga adalah satu kesatuan ketika menjalankan fungsi keagamaan, pendidikan, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi. , Fitur keselamatan, karakteristik budaya, dll,” katanya.

Hasto menjelaskan: “Fungsi ini dilaksanakan dalam keluarga pada umumnya.

Hasto percaya bahwa pasangan membangun kehidupan kooperatif untuk keluarga mereka. Jadi bisa dipastikan RUU yang disusun DPRK dan BKKBN sangat berbeda, katanya.

“Kami melihat keluarga sebagai satu kesatuan dengan tugas dan fungsinya yang mulia. Kami juga tidak cenderung mengacu pada rapuhnya privasi. pelayanan, bagaimana negara harus dilibatkan,” jelasnya.

Tanya Jawab Webinar Gender Dalam Infrastruktur

Hasto menyimpulkan: “Bisa jadi ada suami yang kurang kompeten dari istrinya. Dalam beberapa kasus, dalam kerangka kepemimpinan, ketulusan boleh saja. Suami juga menghargai kelebihan istrinya.”

1 Krishna Murti ditingkatkan menjadi dua bintang, status media sosialnya menarik perhatian Mobil ditabrak sekelompok pengendara sepeda, enam terluka

Tanya jawab masalah kesehatan, tanya jawab masalah pajak, tanya jawab masalah keluarga, tanya jawab masalah puasa, masalah rumah tangga, tanya jawab rumah tangga, tanya jawab islami tentang rumah tangga, tanya jawab seputar rumah tangga, tanya jawab masalah perceraian, konsultasi masalah rumah tangga, tanya jawab masalah hukum, tanya jawab masalah agama