Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Eropa

Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Eropa – Nama Anggota Grup: Kartini Putri W ( ) Devi Tri R ( ) Muhammad Suhantoro ( )

2 Pendahuluan Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang terhormat dan mulia serta memiliki hak dan martabat yang sama. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar Tuhan yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang. Konstitusi negara menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima segala sesuatu yang menjadi landasan, dukungan atau alat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, tanpa merugikan orang lain dan lingkungan.

Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Eropa

3 Hak, yaitu unsur normatif yang melekat pada diri setiap orang, yang dalam penerapannya berada dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan yang berkaitan dengan interaksinya antar individu atau lembaga. yang harus dihormati, dilestarikan dan dilindungi.

Pdf) Ham Dalam Perspektif Islam

4 Diskriminasi menurut pasal 1 angka 3 UU No. 39/1998 Diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berdasarkan langsung atau tidak langsung atas perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, suku, golongan, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan Pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam kehidupan individu dan kolektif dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan kehidupan sosial lainnya.

Menurut Ketetapan MPR no. IV/MPR/1999, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam reformasi ini harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi. Akibat dari ketentuan tersebut adalah: 1) Setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, derajat yang sama, tanpa diskriminasi menurut suku, agama, jenis kelamin dan lain-lain. . 2) Pemerintah dan warga negara wajib bertindak dengan menjunjung asas persamaan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara. 3) Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah wajib bertindak tanpa diskriminasi terhadap semua warga negara.

6 4) Pemerintah juga berhak menindak siapa saja yang melakukan diskriminasi terhadap orang lain. 5) Setiap warga negara wajib memperlakukan pihak lain tanpa diskriminasi. Di sisi lain, mereka juga berhak atas perlakuan non-diskriminatif terhadap sesama warga negara dan penguasa di berbagai bidang kehidupan. Ada juga Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Sejarah perkembangan HAM di dunia Sejarah HAM dimulai di Barat (Eropa). Filsuf Inggris abad ke-17, John Luke, merumuskan adanya hak kodrati yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki. Saat itu, hak-hak tersebut masih terbatas pada ranah sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.

Hukum Tata Negara

8 1. Magna Charta (1215) Kontrak antara Raja John dari Inggris dan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya jaminan hak kerajaan tertentu untuk bangsawan dan keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjara tanpa pengadilan. Jaminan tersebut diberikan berdasarkan bantuan negara yang diberikan oleh para bangsawan. Sejak itu, jaminan hak telah berkembang menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Inggris.

9 2. Revolusi Amerika (1776) Perang rakyat Amerika untuk kemerdekaan melawan kolonialisme Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 adalah hasil dari revolusi.

10 3. Revolusi Perancis (1789) Revolusi Perancis merupakan bentuk perlawanan rakyat Perancis terhadap rajanya sendiri (Louis XVI) yang bertindak sewenang-wenang dan mutlak. Deklarasi des droits de I’homme et du citoyen (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) dibuat selama Revolusi Perancis. Deklarasi tersebut memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), persamaan (equality) dan persaudaraan (fraternity).

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, telah ditunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki rasa hormat yang sama satu sama lain. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya penegakan HAM. Orang memiliki hati untuk menghancurkan, membuat kesal, melukai dan membunuh orang lain. Suatu bangsa secara sewenang-wenang mendominasi dan menjajah bangsa lain. Hak asasi manusia diperlukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, yang pada hakekatnya sama antar manusia. Berikut adalah sejarah penegakan HAM di Indonesia.

Hukum Hak Asasi Manusia By Rhona K.m. Smith, Dkk. (z Lib.org)

Pemikiran modern tentang hak asasi manusia di Indonesia pertama kali muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikirannya tentang hak asasi manusia adalah Raden Ajeng Kartini. Dia mengungkapkan ide ini dalam surat yang dia tulis 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

13 2. Pada masa kemerdekaan pada masa orde lama, gagasan perlunya hak asasi manusia dikembangkan lebih lanjut dalam sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh yang di persidangan tetap bersikukuh membela hak asasi manusia yang diatur secara luas oleh UUD 1945 adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman. Namun, usaha mereka kurang berhasil. Konstitusi hanya mengatur beberapa nilai hak asasi manusia, sedangkan hak asasi manusia secara umum diatur oleh Konstitusi Rees dan Konstitusi 1950.

14 Pada masa orde baru, pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Hal ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Oleh karena itu, hak asasi manusia sangat minim diakui. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan ditengarai pelanggaran HAM berat. Hal ini akhirnya menyebabkan munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.

15 Pada masa reformasi, isu penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan bangsa, terutama di era reformasi saat ini. Kemajuan ini ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya dokumen hak asasi manusia yang lebih baik. Dokumen tersebut meliputi amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR no. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia, yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dalam UU No. 11 Tahun 2005, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjadi UU no. 12 tahun 2005.

Dialog Bilateral Hak Asasi Manusia Indonesia Norwegia Ke 15

Pengaturan hak asasi manusia dalam ketatanegaraan Republik Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Empat undang-undang tertulis yang menetapkan hak asasi manusia: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun TAP MPR 3. Undang-undang 4. Peraturan pelaksanaan undang-undang seperti keputusan pemerintah, keputusan presiden, dll.

17 >> UUD 1945 a) Hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat, pasal 27 ayat 2. c) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan dan tertulis, pasal 28 d) hak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan pendidikan agama, pasal 29 ayat 2 h) hak untuk melindungi negara, pasal 30 f) hak atas pendidikan, pasal 31 g) hak untuk menikmati dan mengembangkan. Kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32. H) Hak atas ekonomi, Pasal 33 J)

A) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. f) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen h) UU No. 20 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum pekerja.

SEBUAH. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Comnas Ham) awalnya dibentuk dengan keputusan presiden. Tidak. 50 tahun sejak lahirnya UU HAM pada 1999, Komnas HAM harus beradaptasi dengan UU tersebut. Tujuan Komnas HAM adalah: 1) membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia 2) meningkatkan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam rangka mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai area Live.

Sejarah Hak Asasi Manusia

20 B. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus pada pengadilan umum di kabupaten atau kota yang menangani kasus-kasus khusus pelanggaran HAM berat seperti genosida, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. c. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) KNPA melindungi anak dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan dan perlakuan buruk lainnya.

Ada juga KPAI yang dibentuk berdasarkan Pasal 76 UU No. Kajian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak 3) Laporan anggota, usulan, tambahan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden no. 181 Tahun 1998 berdasarkan pertimbangan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan panitia adalah: 1) meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan 2) mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan 3) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Didirikan atas dasar undang-undang no. 27 Tahun 2004 dengan tujuan: 1)     Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM (di luar pengadilan) ketika pengadilan HAM menemui jalan buntu 2)   Sarana mediasi bagi pelaku dan korban Pelanggaran HAM berat di luar pengadilan. F. LSM pro-demokrasi dan hak asasi manusia Ini adalah organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada pengembangan kehidupan demokrasi dan pengembangan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (ham)

Agar situs web ini berfungsi, kami merekam data pengguna dan membagikannya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda

Teori hukum hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia, jelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, apa hak asasi manusia, uu hak asasi manusia, hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di indonesia, pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di inggris, jelaskan perkembangan hak asasi manusia di indonesia, perkembangan hak asasi manusia di indonesia