Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak wajib bagi setiap karyawan yang bekerja di Indonesia. Pajak ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji karyawan. PPH Pasal 21 dikenal sebagai pajak penghasilan final yang sudah mencakup penghasilan brutto atau bruto yang diterima karyawan selama satu bulan. Namun, tidak semua penghasilan karyawan dikenakan PPH Pasal 21. Ada batasan dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi sebelum karyawan terkena pajak tersebut. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang pengertian PPH Pasal 21 di Indonesia!

Apa itu PPh Pasal 21?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap yang berupa gaji atau upah. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sebagai penghasilan karyawan atau pegawai tetap, PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja dan dibayarkan ke kas negara melalui kantor pajak. Dalam hal ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemungut pajak atas nama negara.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai PPh Pasal 21 yang lebih rinci:

1. Pengertian Penghasilan Karyawan

Penghasilan karyawan yang dikenai PPh Pasal 21 meliputi gaji atau upah serta tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

2. Kewajiban Pemberi Kerja

Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan membayarkannya ke kas negara melalui kantor pajak. Besarnya tarif PPh Pasal 21 ditentukan berdasarkan besar penghasilan bruto karyawan.

3. Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 adalah 5% untuk penghasilan tahunan karyawan yang tidak melebihi Rp 50 juta. Sedangkan untuk penghasilan tahunan karyawan di atas Rp 50 juta, tarif PPh Pasal 21 bertambah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak.

4. Batas Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 21

Penghasilan karyawan yang dikenai PPh Pasal 21 berdasarkan penghasilan bruto. Batas penghasilan bruto yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp 54 juta per tahun.

5. Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21

Terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21. Yaitu: Tunjangan Hari Raya (THR), Pensiun, Jaring Pengaman Sosial, dan Biaya Jabatan.

6. Cara Menghitung PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto karyawan di tahun berjalan. Penghasilan bruto karyawan adalah gaji atau upah yang diterima sebelum dikurangi pajak, iuran pensiun, dan potongan-potongan lainnya.

7. Cara Pelaporan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dilaporkan secara online melalui e-Filing. Pemberi kerja harus menyampaikan laporan PPh Pasal 21 setiap bulan dan membayar pajak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

8. Sanksi atas Pelanggaran PPh Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak memotong dan membayar PPh Pasal 21 pada waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Selain itu, pemberi kerja juga dapat dikenakan sanksi pidana.

9. Keuntungan dari PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan dana ini untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.

10. Kesimpulan

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap yang berupa gaji atau upah. Pph Pasal 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja dan dibayarkan ke kas negara melalui kantor pajak. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar PPh Pasal 21 setiap bulannya dan melaporkannya secara online melalui e-Filing. PPh Pasal 21 adalah sumber penerimaan negara yang cukup besar dan dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional.

10 Aspek yang Perlu Dipahami Tentang Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang harus diketahui oleh para pekerja. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikenakan pada penerima gaji atau penghasilan yang bersifat tetap. Berikut ini adalah 10 aspek yang perlu dipahami tentang pengertian PPh Pasal 21.

1. Definisi PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang wajib dikenakan pada penerima penghasilan yang diberikan secara tetap dan teratur oleh pengusaha. PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang bersifat final, dimana pajak yang telah dikenakan tidak dapat dikompetisikan dengan pajak lainnya.

2. Objek PPh Pasal 21

Objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang bersifat tetap dan teratur yang diterima oleh pekerja. Contohnya yaitu gaji, honor, bonus, tunjangan, dan keuntungan lainnya dari pekerjaan tetap.

3. Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan 1 dan golongan 2. Golongan 1 adalah karyawan yang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Rp. 50 juta per tahun dengan tarif 5%. Sedangkan golongan 2 adalah karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp. 50 juta per tahun dengan tarif 15%.

4. Ketentuan Pembayaran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dibayar secara bulanan atau tergantung dari kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja. Pembayaran pajak yang terlambat dapat diberikan sanksi berupa bunga dan atau denda administrasi.

5. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan oleh pengusaha berdasarkan kartu penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemotongan pajak dilakukan setiap kali ada penghasilan yang diterima oleh karyawan.

6. Jenis penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21

Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21. Penghasilan tersebut antara lain seperti uang lelah, ganti rugi, jaminan dari kerugian yang tidak wajar, dan sebagainya.

7. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Gaji Bruto

Ada beberapa biaya yang dapat dikurangkan dari gaji bruto karyawan sebelum dihitung pajak. Beberapa biaya yang dimaksud adalah potongan bunga pinjaman, iuran BPJS, dan iuran pensiun.

8. Cara Menghitung PPh Pasal 21

Cara menghitung PPh Pasal 21 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah penghasilan karyawan selama satu bulan. Setelah dikurangi biaya-biaya yang bisa dikurangkan, kemudian tarif pajak dapat dikenakan.

9. Konsekuensi Pajak yang Tidak Dibayar

Konsekuensi pajak yang tidak dibayar antara lain pembayaran bunga dan denda administrasi. Selain itu, pajak yang tidak dibayar dapat pula dijadikan sebagai alasan tidak dapat mengajukan sertifikat pajak.

10. Dampak PPh Pasal 21 terhadap Perekonomian

PPh Pasal 21 berkontribusi terhadap pengisi kas negara. Selain itu, pajak ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat penghasilan di suatu daerah. Semakin banyak orang yang menghasilkan pendapatan di suatu daerah, semakin meningkat pula besarnya penerimaan PPh Pasal 21 yang masuk dalam kas negara.

Macam-macam PPh Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima karyawan, pegawai, atau penerima pensiun yang bersifat tetap atau berulang. PPh Pasal 21 sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang harus diketahui. Berikut ini ulasan lengkap mengenai macam-macam PPh Pasal 21:

1. PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

PPh Pasal 21 karyawan tetap adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan tetap para karyawan pada suatu perusahaan. Penghasilan yang dimaksud adalah gaji, tunjangan, bonus, dan semua bentuk penghasilan tetap yang diterima seorang karyawan. Untuk menentukan besarnya PPh Pasal 21 karyawan tetap, maka harus diperhatikan tarif sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima.

2. PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap

PPh Pasal 21 karyawan tidak tetap adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap biasanya menerima penghasilan secara periodik dan tidak pasti besarnya. Tarif pajak yang diterapkan pada PPh Pasal 21 karyawan tidak tetap juga berbeda dengan tarif PPh Pasal 21 karyawan tetap.

3. PPh Pasal 21 Tunjangan Hari Tua

PPh Pasal 21 tunjangan hari tua adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima karyawan atau pegawai pada saat memasuki masa pensiun. Selama bekerja, karyawan bisa mengalami pemotongan gaji untuk menabung untuk hari tua. PPh Pasal 21 tunjangan hari tua dikenakan untuk tunjangan hari tua yang diterima oleh mantan karyawan atau pegawai.

4. PPh Pasal 21 Pensiun

PPh Pasal 21 pensiun adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima mantan karyawan atau pegawai. Penghasilan yang mendapatkan pajak PPh Pasal 21 ini adalah uang pensiun yang diterima setiap bulannya. Besarnya tarif PPh Pasal 21 pensiun sama dengan tarif PPh Pasal 21 pada umumnya.

5. PPh Pasal 21 Bonus

PPh Pasal 21 bonus adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tambahan yang diterima oleh karyawan atau pegawai, seperti bonus, THR, insentif, atau komisi. PPh Pasal 21 pada bonus dapat dihitung dan dipotong langsung oleh perusahaan atau bisa dibayar oleh karyawan atau pegawai pada saat melakukan pelaporan pajak.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tabel tarif PPh Pasal 21:

Jumlah Penghasilan (Rp) Tarif
0 – 50.000.000 5%
50.000.001 – 250.000.000 15%
250.000.001 – 500.000.000 25%
> 500.000.000 30%

Demikian lah pembahasan mengenai macam-macam PPh Pasal 21. Setiap jenis PPh Pasal 21 memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai dengan kategori penghasilan yang diterima. Karyawan atau pegawai juga harus memperhatikan kewajiban membayar pajak dan melakukan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu agar terhindar dari masalah dengan pihak pajak.

Selamat Mengerti Tentang Pengertian PPH Pasal 21

Terima kasih sudah membaca artikel ini, semoga kamu sudah mengerti tentang PPH Pasal 21. Jangan ragu untuk mengunjungi kami lagi untuk artikel-artikel terbaru seputar perpajakan di Indonesia. Ingat, pajak itu penting! Jadi, jangan sampai terlambat dalam membayar pajak ya. Sampai jumpa lagi!