Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengertian PPH 22. Mungkin sebagian besar dari kita sudah sering mendengar istilah ini, tapi masih banyak juga yang belum tahu apa itu PPH 22 dan apa saja yang menjadi kewajiban kita terkait dengan hal ini. Nah, agar tidak bingung lagi, yuk simak penjelasan selengkapnya mengenai PPH 22 di artikel ini.
Pengertian PPh 22
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memungkinkan untuk mengumpulkan dana dari penerima penghasilan. Ada beberapa jenis PPh yang ada di Indonesia, di antaranya adalah PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. PPh 22 merupakan jenis PPh yang sering diterapkan pada pengusaha yang melakukan perdagangan atau impor barang ke Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian PPh 22.
1. Definisi PPh 22
PPh 22 atau Pemungutan Pajak atas Penghasilan yang diterima dari pengalihan hak atas barang dan jasa merupakan jenis PPh yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa di dalam negeri. PPh 22 biasanya dikenakan pada pengusaha yang tidak memiliki kewajiban untuk menyetor PPN, dan menerima penghasilan dari penjualan barang atau jasa tersebut.
2. Tujuan PPh 22
PPh 22 bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pendapatan negara dari sektor bisnis di Indonesia. Dengan menerapkan PPh 22, pemerintah diharapkan akan dapat mengontrol transaksi yang terjadi dan memastikan bahwa setiap transaksi bisnis di dalam negeri membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Objek PPh 22
Objek yang dikenakan PPh 22 adalah pengalihan hak atas barang dan/atau jasa yang dikenakan tarif sebagai berikut:
- 1% untuk pengalihan hak atas barang berwujud dan uang
- 2% untuk pengalihan hak atas jasa dalam bentuk imbalan yang diterima oleh pemilik barang yang diperdagangkan
- 4,25% untuk pengalihan hak atas jasa dalam bentuk imbalan yang diterima oleh bukan pemilik barang yang diperdagangkan
4. Subjek PPh 22
Subjek atau orang yang dikenakan PPh 22 adalah pengusaha yang melakukan perdagangan jasa atau barang di dalam negeri, yang tidak memiliki kewajiban untuk menyetor PPN.
5. Cara Menyetor PPh 22
Setiap pengusaha yang dikenakan PPh 22 harus menyimpan persentase penghasilan yang dikenakan PPh 22 dari jumlah transaksi pada bank sebelum membayar ke kas negara melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Setelah membayar, DJP akan memberikan tanda terima sebagai bukti telah membayar PPh 22.
6. Perbedaan Antara PPh 22 dan PPN
Meskipun keduanya berhubungan dengan pajak pada perdagangan di Indonesia, PPN dan PPh 22 memiliki perbedaan. PPN dikenakan pada setiap transaksi pembelian barang atau jasa, sedangkan PPh 22 dikenakan pada pengusaha yang tidak memiliki kewajiban untuk menyetor PPN.
7. Sanksi Jika Tidak Membayar PPh 22
Setiap pengusaha yang tidak membayar PPh 22 pada saat yang diatur akan dikenakan sanksi oleh DJP. Sanksi bisa berupa denda ataupun tuntutan hukum, tergantung dari kategori pelanggaran yang dilakukan.
8. Keuntungan Mengikuti Aturan PPh 22
Mengikuti aturan PPh 22 dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha. Selain menghindari sanksi dari DJP, pengusaha juga memastikan bahwa transaksi bisnisnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Kesimpulan
PPh 22 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada pengusaha yang melakukan perdagangan atau impor barang ke Indonesia. Objek yang dikenakan PPh 22 adalah pengalihan hak atas barang dan/atau jasa yang dikenakan tarif berbeda-beda. Setiap pengusaha yang dikenakan PPh 22 harus membayar pajak tersebut melalui DJP. Dalam mengikuti aturan PPh 22 para pengusaha dapat menghindari sanksi dari DJP sehingga proses transaksi bisnis dapat berjalan dengan baik.
10. Referensi
– https://www.ekonomi.kontan.co.id/news/pengertian-pph-22-pemungutan-pajak-pada-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa
– https://www.pajak.co.id/pph-22/
– https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan_(Indonesia)#PPh_22
Pengertian PPh 22 dan Perbedaannya dengan Jenis Pajak Lain
Pajak memang menjadi topik yang cukup rumit bagi sebagian orang, terutama jika berbicara mengenai jenis-jenis pajak yang berbeda-beda. Salah satu pajak yang sering kita dengar adalah PPh 22. Namun, apa sebenarnya pengertian PPh 22 dan perbedaannya dengan jenis pajak lain? Berikut ini akan dijelaskan secara detail.
1. Pengertian PPh 22
PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak (WP) atas penjualan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. PPh 22 dibayarkan oleh pihak pembeli yang merupakan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang tidak memiliki kewajiban membayar PPN.
2. Perbedaan PPh 22 dengan PPh 21
PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Perbedaan utama antara PPh 22 dan PPh 21 adalah objek pajaknya. PPh 22 dikenakan atas penjualan barang atau jasa, sedangkan PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai.
3. Perbedaan PPh 22 dengan PPN
PPh 22 dan PPN adalah jenis pajak yang berbeda. PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak, sedangkan PPh 22 dikenakan atas penghasilan yang didapatkan dari penjualan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.
4. Perbedaan PPh 22 dengan PPh 23
PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha selain usaha yang tergolong sebagai Kegiatan Usaha Tertentu. Sedangkan PPh 22 dikenakan atas penjualan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.
5. Tarif PPh 22
Tarif PPh 22 sebesar 0,5% dari harga jual untuk pembayaran oleh WP Badan dan 1% dari harga jual untuk pembayaran oleh WP Orang Pribadi.
6. Kewajiban Pembayaran PPh 22
Kewajiban pembayaran PPh 22 berada pada pihak pembeli yang merupakan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang tidak memiliki kewajiban membayar PPN. Pembeli wajib membayar PPh 22 dan melaporkan pembayaran PPh 22 tersebut secara berkala ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
7. Konsekuensi Pelanggaran PPh 22
Jika pembeli tidak membayar PPh 22 atau tidak melaporkan pembayaran PPh 22 secara berkala, maka DJP dapat memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pencabutan izin usaha.
8. Penyelesaian Sengketa PPh 22
Apabila terjadi sengketa terkait pembayaran PPh 22, maka peserta pajak dapat menyelesaikan sengketa melalui proses keberatan dan banding.
9. Penggunaan Faktur Pajak dalam PPh 22
Penggunaan faktur pajak sangat penting dalam pembayaran PPh 22 karena faktur pajak akan digunakan sebagai bukti bahwa PPh 22 sudah dibayar oleh pembeli.
10. Manfaat PPh 22
PPh 22 memiliki manfaat yang cukup besar bagi pemerintah dan negara karena dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, PPh 22 juga dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Bagaimana Cara Menghitung PPh 22?
PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penerima penghasilan dalam bentuk impor barang atau jasa dari luar negeri. Untuk menghitung besaran PPh 22, perlu dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
1. Membuat Daftar Harga Transaksi (DHT)
Daftar Harga Transaksi (DHT) adalah daftar harga yang disepakati antara pengimpor dan penjual asing untuk barang atau jasa yang akan diimpor. Dalam DHT ini terdapat beberapa informasi penting, seperti nama barang atau jasa yang diimpor, jumlah barang atau jasa yang diimpor, harga satuan barang atau jasa, dan nilai total barang atau jasa yang diimpor.
2. Menghitung PPh 22
Setelah DHT dibuat, selanjutnya adalah menghitung besaran PPh 22 yang harus dibayarkan. Berikut adalah rumus untuk menghitung besaran PPh 22:
PPh 22 = [(DHT x Tarif PPh 22) – PPh 22 yang sudah dipotong oleh penjual asing]
Keterangan:
• DHT = Nilai barang atau jasa yang diimpor sesuai dengan DHT
• Tarif PPh 22 = Tarif PPh 22 yang berlaku saat impor barang atau jasa
• PPh 22 yang sudah dipotong oleh penjual asing = PPh 22 yang dibayarkan oleh penjual asing saat melakukan penjualan barang atau jasa ke Indonesia
3. Melakukan pembayaran PPh 22
Setelah besaran PPh 22 dihitung, selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran PPh 22 bisa dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
4. Melaporkan PPh 22
Penerima penghasilan yang telah membayar PPh 22 harus melaporkan pembayaran tersebut kepada DJP dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal pembayaran dilakukan. Pelaporan PPh 22 bisa dilakukan melalui e-filing atau melalui kantor pajak terdekat.
5. Konsekuensi pelanggaran PPh 22
Pelanggaran terhadap ketentuan PPh 22 dapat berakibat pada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang bisa diterapkan antara lain denda dan penalti bunga, sedangkan sanksi pidana bisa berupa pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, sangat penting bagi penerima penghasilan untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan PPh 22 yang berlaku.
Penyusunan DHT dan perhitungan besaran PPh 22 bisa dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan atau dapat diserahkan kepada pihak yang berkompeten di bidangnya agar menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan.
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Daftar Harga Transaksi (DHT) | Daftar harga yang disepakati antara pengimpor dan penjual asing untuk barang atau jasa yang akan diimpor. |
| Besaran PPh 22 | Besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh penerima penghasilan dalam bentuk impor barang atau jasa dari luar negeri. |
| Pembayaran PPh 22 | Pembayaran PPh 22 bisa dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh DJP. |
| Pelaporan PPh 22 | Penerima penghasilan yang telah membayar PPh 22 harus melaporkan pembayaran tersebut kepada DJP dalam jangka waktu 15 hari. |
| Sanksi Pelanggaran PPh 22 | Pelanggaran terhadap ketentuan PPh 22 dapat berakibat pada sanksi administratif dan sanksi pidana. |
Terima Kasih Telah Membaca!
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian PPh 22. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu yang selama ini belum paham. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan Pajak Penghasilan ya, karena itu adalah kewajiban warga negara. Terima kasih banyak telah membaca artikel ini, dan jangan lupa untuk berkunjung lagi ke website kami lain kali untuk mendapatkan berbagai informasi menarik! Sampai jumpa!