Pengertian PPH 21 mungkin agak rumit bagi sebagian orang. Tapi jangan khawatir, dalam artikel ini kita akan membahas pengertian PPH 21 dengan cara yang santai dan mudah dipahami. PPH 21 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pegawai, baik itu karyawan atau pekerja lepas, atas penghasilan yang diterima dalam setahun. Pajak ini termasuk dalam pajak penghasilan orang pribadi atau PPh op. PPh 21 dibayarkan secara teratur setiap bulan, dan jumlahnya ditentukan oleh besarnya penghasilan yang diterima. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengertian dan aturan PPH 21!
Apa Itu PPH 21?
PPH 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh penghasil atau pemegang penghasilan dari gaji karyawan atau pegawai yang diterbitkan setiap bulan.
Pemberlakuan PPH 21 dilakukan untuk menjamin kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dan menjamin kesehatan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ini adalah salah satu aspek terpenting dalam bidang perpajakan di Indonesia.
Siapa Yang Harus Bayar PPH 21?
PPH 21 harus dibayar oleh seluruh individu yang memperoleh penghasilan dari gaji atau upah, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Selain itu, semua perusahaan yang memiliki pegawai maupun karyawan wajib memotong PPH 21 dari gaji pegawainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Cara Menghitung Pajak PPH 21?
Perhitungan PPH 21 dilakukan dengan mengambil persentase tertentu dari gaji bruto karyawan. Besaran persentase ini bergantung pada besaran gaji dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2019.
Selain itu, perlu diingat bahwa jumlah penghasilan karyawan yang terkena pajak tidak hanya dari gaji, tapi juga termasuk uang lembur, bonus, dan tunjangan lainnya.
Apa Saja Jenis Penghasilan Yang Dapat Dipotong PPH 21?
Beberapa jenis penghasilan yang dapat dipotong PPH 21 di antaranya gaji, honorarium, hadiah, uang tunjangan, pesangon, dan bantuan sosial. Selain itu, PPH 21 juga berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, dan konsultan.
Kapan Waktu Pembayaran PPH 21?
Pembayaran PPH 21 harus dilakukan setiap bulan secara teratur oleh perusahaan atau lembaga pemberi kerja. Biasanya, pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau awal bulan selanjutnya.
Jika tidak dilakukan pembayaran tepat waktu, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif dan hukuman berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Apa Fungsi E-Filing Dalam Pembayaran PPH 21?
E-Filing adalah sistem elektronik yang memungkinkan pajak dapat dilakukan secara online. E-Filing memiliki banyak manfaat, seperti memudahkan perusahaan dalam pelaporan pajak, mengurangi biaya pengurusan, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan.
Dengan E-Filing, perusahaan dapat mengakses sistem kapan saja dan di mana saja. Selain itu, E-Filing juga memungkinkan perusahaan dapat menghindari kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, sehingga laporan pajak dapat lebih akurat dan konsisten dengan ketentuan yang berlaku.
Apa Saja Peraturan Yang Mengatur PPH 21?
PPH 21 diatur dalam beberapa peraturan perpajakan, antara lain:
– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pekerjaan, Penghasilan dari Kegiatan Usaha, dan/atau Penghasilan dari Harta.
– Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Apa Saja Keuntungan Menjalankan PPH 21?
Menjalankan PPH 21, baik sebagai perusahaan maupun karyawan, memberikan banyak keuntungan, seperti:
– Meningkatkan kesadaran perpajakan di Indonesia.
– Meningkatkan kesehatan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
– Membantu perusahaan dalam memperbaiki efisiensi keuangan dan mengoptimalkan penjualan serta pengembangan usaha.
– Memperbaharui seluruh data pemegang penghasilan secara berkala.
– Meningkatkan kualitas laporan keuangan serta peningkatan penguatan sistem informasi keuangan.
Apa Dampaknya Jika Tidak Bayar PPH 21?
Tidak membayar PPH 21 dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain:
– Perusahaan atau lembaga yang tidak membayar PPH 21 dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak.
– Tidak membayar PPH 21 dapat memisahkan karyawan dari perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.
– Tidak mandiri dalam mengelola keuangan perusahaan.
– Terpuruk dalam persaingan usaha.
Kesimpulan
PPH 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada gaji karyawan dan pegawai. Perusahaan wajib memotong PPH 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara teratur setiap bulan. Dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPH 21, perusahaan dapat menggunakan E-Filing sebagai sistem yang lebih efektif dan efisien. Perusahaan yang tidak membayar PPH 21 akan dikenakan sanksi administratif dan pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Apa itu PPh 21?
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh karyawan kepada pemerintah Indonesia. Besarannya bergantung pada penghasilan karyawan dari gaji, bonus, tunjangan, biaya pindah, dan semua bentuk kompensasi atau penghasilan lain yang diterima oleh karyawan dari perusahaan.
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan pengertian PPh 21:
1. Siapa yang Wajib Membayar PPh 21?
Semua karyawan yang bekerja di Indonesia dan menerima penghasilan dari perusahaan (yang memiliki kewajiban untuk membayar PPh) wajib membayar PPh 21. Karyawan harus membayar PPh 21 pada akhir bulan setelah penghasilan diterima dan pada akhir tahun, harus membuat Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Berapa Besar Tarif PPh 21?
Tarif PPh 21 berbeda-beda, tergantung pada jumlah penghasilan dan status karyawan. Tarif yang berlaku mulai dari 5% hingga 30%. Karyawan tidak akan dikenakan pajak jika penghasilannya kurang dari Rp 54 juta per tahun.
3. Bentuk Penghasilan yang Dikategorikan sebagai PPh 21
Penghasilan yang dikategorikan sebagai PPh 21 meliputi semua jenis penghasilan, baik secara tunai maupun tidak tunai. Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam kategori ini adalah gaji, bonus, insentif, tunjangan, biaya pindah, dan fasilitas.
4. Batas Waktu Pembayaran PPh 21
Karyawan harus membayar PPh 21 pada akhir bulan setelah penghasilan diterima. Jadi, jika penghasilan diterima pada bulan Januari, maka PPh 21 harus dibayar pada akhir bulan Februari. Selain itu, pada akhir tahun, karyawan harus membuat Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan penghasilan dan membayar PPh 21.
5. Tidak Terdapat Kendala dalam Mendapatkan SPT PPh 21
SPT PPh 21 dapat didapatkan secara online di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak. Karyawan hanya perlu mengisi data pribadi mereka dan memberikan informasi tentang penghasilan mereka. Setelah itu, SPT PPh 21 akan dihasilkan dan dapat diunduh dalam format PDF.
6. Cara Menghitung PPh 21
Penghitungan PPh 21 dilakukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan penghasilan bruto yang diterima karyawan. Penghasilan bruto dihitung dengan mengurangi semua pemotongan yang diperbolehkan seperti PTKP, tunjangan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan.
7. Apa Itu PTKP?
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengurangan pajak yang diberikan kepada karyawan atau wajib pajak. Jumlah PTKP berbeda-beda tergantung pada status karyawan.
8. Apa itu SPT Tahunan?
SPT Tahunan adalah laporan yang memuat informasi tentang penghasilan karyawan selama setahun dan besarnya PPh yang harus dibayarkan. SPT Tahunan harus diserahkan setiap tahun sebelum tanggal 31 Maret.
9. Konsekuensi Pemungutan PPh 21 yang Telat Bayar
Karyawan yang terlambat membayar PPh 21 akan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda administratif. Bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Selain itu, denda administratif juga dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Bagaimana Cara Membayar PPh 21?
PPh 21 dapat dibayarkan dengan cara transfer bank melalui ATM atau internet banking. Karyawan juga dapat membayar langsung ke kantor pajak setempat. Pastikan untuk menyimpan bukti pembayaran pajak sebagai bukti telah melakukan kewajiban membayar pajak.
5 Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan PPh 21
Pengertian PPh 21 tentu saja penting untuk dipahami, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelola pelaksanaannya. PPh 21 dapat menjadi masalah bagi banyak orang yang tidak siap atau tidak memahami bagaimana menjalankannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, seperti berikut.
- Pemotongan PPh 21 harus dilakukan secara tepat waktu
- Perhitungan PPh 21 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
- Perusahaan harus memahami bagaimana cara melaporkan PPh 21
- Jangan lupa melaporkan PPh 21 dijajaran pajak
- Perusahaan harus memahami aturan dan sanksi yang berlaku
PPh 21 harus dipotong sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Jika pemotongan dilakukan terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka perusahaan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Segera lakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21 setiap bulannya.
Perhitungan PPh 21 tidak bisa asal-asalan. Pastikan bahwa perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya berapa persentase pajak yang harus dipotong sesuai dengan besaran gaji atau penghasilan yang diterima.
Setiap bulan, perusahaan harus melaporkan pemotongan PPh 21 yang telah dilakukan kepada pemerintah. Laporkan secara online melalui e-Faktur atau Sistem Pajak Online (SPOP). Pastikan bahwa laporan dilakukan dengan benar untuk menghindari denda atau sanksi dari pemerintah.
Setelah dilakukannya pemotongan PPh 21 dan dilaporkan secara online, jangan lupa untuk melaporkannya juga di jajaran pajak yang sesuai. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke kantor pajak.
Banyak sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tentang PPh 21. Misalnya, perusahaan dapat dikenakan denda atau bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pastikan untuk memahami aturan dan sanksi yang berlaku agar perusahaan dapat mematuhi peraturan dengan baik.
| Tindakan | Hukuman |
|---|---|
| Tidak melaksanakan pemotongan yang tepat waktu | Dikenai sanksi administrasi hingga 50 juta rupiah |
| Tidak melaporkan PPh 21 secara online | Dikenai sanksi administrasi hingga 1 juta rupiah per bulan |
| Tidak melaporkan PPh 21 di jajaran pajak | Dikenai sanksi berupa surat teguran atau bahkan pencabutan izin usaha |
Dalam mengelola PPh 21, pastikan untuk selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jangan mengambil risiko yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan. Dengan memahami pengertian dan aturan tentang PPh 21, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan menjalankannya dengan baik.
Terima Kasih Telah Membaca!
Sekarang kamu sudah paham mengenai pengertian PPh 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Jangan lupa untuk selalu membayar pajak tepat waktu, agar kita dapat membantu membangun negara kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah membaca artikel ini dan jangan lupa untuk kembali ke website kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi!